SAMARINDA – Demisioner PMKRI Samarinda Nikolaus Yeblo menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendukung langkah Polri memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, dukungan dari kepala negara terhadap aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Nikolaus mengatakan korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara bersama karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik.Oleh sebab itu, ia menilai seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Korupsi adalah musuh kita bersama. Karena itu, saya mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Polri untuk memberantas korupsi di Indonesia. Langkah ini merupakan harapan besar bagi masyarakat agar penegakan hukum berjalan secara tegas dan berkeadilan,” ujar Nikolaus.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Polri yang terus berupaya mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Nikolaus berharap seluruh proses hukum dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan transparansi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kami berharap pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan meningkatnya kepercayaan publik,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nikolaus mengajak masyarakat, terutama kalangan generasi muda, untuk menjadi bagian dari gerakan antikorupsi melalui penerapan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
“Perlawanan terhadap korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan kebersamaan, saya yakin Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
