Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, menilai aparat kepolisian tidak dapat dipersalahkan dalam peristiwa kericuhan demonstrasi yang terjadi semalam. Menurutnya, pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh adalah wakil rakyat yang duduk di parlemen.
“Tidak ada seorang pun yang berharap jatuhnya korban jiwa. Almarhum adalah putra bangsa, dan polisi pun tidak pernah berniat lalai menjalankan tugas. Semua ini sudah ada jalannya. Karena itu, jangan saling menyalahkan. Justru para anggota dewan itulah yang harus dipertanyakan tanggung jawabnya,” ujar Iskandar di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menambahkan, situasi yang terjadi seakan memperhadapkan rakyat dengan rakyat.
“Polisi juga bagian dari masyarakat. Ketika rakyat turun ke jalan karena beban hidup, kelaparan, pengangguran, dan sulitnya akses pendidikan, aparat harus berjaga lebih dari 12 jam untuk mengawal jalannya aksi. Mereka juga manusia, punya rasa lelah, tetapi tetap memikul beban besar,” jelasnya.
Iskandar juga menyindir sikap para wakil rakyat yang dinilainya tidak hadir di tengah masyarakat.
“Mereka hanya bisa mengeluarkan pernyataan, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Tetapi saat keadaan ricuh, polisi yang langsung disalahkan. Padahal para pejabat itu bekerja dengan tenang dari rumah masing-masing,” kritiknya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa baik masyarakat maupun aparat kepolisian tidak pantas dituding sebagai pihak bersalah.
“Yang harus bertanggung jawab adalah wakil rakyat di parlemen. Rakyat tidak salah, polisi pun tidak salah. Semua ini merupakan tanggung jawab penguasa,” pungkas Iskandar.
