SAMARINDA – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur kian mencuat setelah Baladika Kalimantan Timur menyampaikan kritik terbuka terhadap sejumlah temuan di lapangan. Organisasi tersebut menilai implementasi program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak sekolah justru memunculkan berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi.
Ketua Umum Baladika Kaltim dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait mutu makanan yang dibagikan. Ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian standar gizi, kualitas bahan, hingga aspek kebersihan dalam proses pengolahan.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kelalaian dalam distribusi, hal tersebut harus diusut secara transparan dan profesional oleh instansi berwenang.
Dugaan Permasalahan Tata Kelola
Selain kualitas makanan, Baladika Kaltim juga menyinggung kemungkinan adanya kelemahan dalam tata kelola anggaran. Mereka meminta pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Baladika mendorong dilakukannya audit menyeluruh, baik terhadap proses pengadaan, seleksi vendor, maupun mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Penguatan sistem kontrol internal dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan.
Koperasi Merah Putih Ikut Jadi Sorotan
Dalam pernyataannya, Baladika Kaltim juga menyoroti Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan atau penyaluran dana desa di beberapa wilayah. Mereka meminta agar seluruh kegiatan koperasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik dilakukan secara akuntabel dan terbuka.
Baladika menekankan bahwa dana desa merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan, serta diawasi ketat oleh pemerintah dan aparat pengawas.
Harap Klarifikasi dan Langkah Nyata
Sebagai bentuk kontrol sosial, Baladika Kaltim mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi resmi atas berbagai sorotan tersebut. Mereka berharap polemik ini dapat dijawab dengan langkah konkret berupa evaluasi, perbaikan sistem, serta peningkatan pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara program MBG maupun pengelola koperasi yang disinggung belum memberikan tanggapan resmi. Publik kini menanti kejelasan serta tindakan nyata guna memastikan program sosial dan pengelolaan dana publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
