BALIKPAPAN – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kalimantan Timur menjalin komunikasi intensif dengan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat di ruang pertemuan Mapolda Kaltim, Selasa (17/6/2025), dan menjadi wadah dialog terbuka terkait berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, GMKI, PMKRI, dan KAMMI, memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan aspirasi serta menawarkan kemitraan dalam menangani isu-isu krusial, termasuk peredaran narkoba, aktivitas tambang ilegal, praktik prostitusi di sekitar IKN, serta intoleransi yang mengancam kohesi sosial.
Ashan Putra Pradana dari HMI Kaltimtara menyatakan bahwa kaum muda harus berada di garda depan dalam memerangi narkoba. “Kita tak bisa hanya menyerahkan semua pada kepolisian. Pemuda harus terlibat langsung dalam gerakan penyadaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IMM Kaltim Andri Rifandri menegaskan bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam membentuk arah bangsa ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program Konser Pemuda Nusantara untuk memperkuat semangat kebangsaan.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan mahasiswa. Ia menyatakan bahwa ruang kerja sama selalu terbuka, terutama dalam program-program yang menyentuh masyarakat langsung.
“Kami siap duduk bersama, merancang langkah bersama. Rumah Kebangsaan yang akan hadir di Balikpapan dan Samarinda bisa jadi titik temu pemikiran dan aksi nyata. Jangan biarkan isu-isu penting seperti pelecehan seksual, intoleransi, dan kerusakan lingkungan luput dari perhatian kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga membeberkan langkah konkret yang telah diambil Polda Kaltim, termasuk penanganan sembilan kasus tambang ilegal sepanjang tahun 2025. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap program yang dijalankan.
Ketua GMNI Kaltim, Dodi Prabowo, menambahkan bahwa masih banyak praktik premanisme yang menjadi batu sandungan bagi penegakan hukum di sektor pertambangan. Ia meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap pelaku dan jaringan yang merugikan masyarakat.
Pada akhir pertemuan, seluruh organisasi Cipayung Plus menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Mereka siap menjadi mitra strategis Polda Kaltim dalam menciptakan iklim daerah yang aman, tertib, dan produktif, sekaligus menyambut Hari Bhayangkara ke-79 dan masa depan Kalimantan Timur sebagai episentrum baru pemerintahan nasional.
, dan menjadi wadah dialog terbuka terkait berbagai tantangan yang dihadapi daerah.){kind=link}