Pojokkaltim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menyoroti pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemuktahiran data yang dilakukan KPU terhitung sejak 24 Juni hingga 7 Juli 2024. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Wasanti menyebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, menemukan prosedur coklit tidak sesuai dengan Undang-undang
Di antaranya, terdapat petugas coklit bukan pantarlih atau tidak memiliki Surat Keputuas (SK) (joki). Pantarlih tidak melengkapi elemen data pada stiker coklit.
“Pantarlih dalam melakukan coklit tidak mencocokan antara daftar pemilih dan identitas pemilih yakni KK dan atau e-KTP. Pantarlih melakukan coklit tidak mendatangi pemilih secara langsung,” ucapnya, disadur dari Inibalikpapan.com, Rabu (10/07/2024).
Dia memberkan, ada pantarlih yang belum melaksanakan coklit. Lalu, ada pula pantarlih yang tidak merespon atas pencegahan dan koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan dan/atau Panwaslu Kecamatan.
Tak cuma itu, katanya, ada Pantarlih yang tidak menempelkan stiker setelah melakukan coklit. Serta, ada Pantarlih yang melakukan coklit terhadap pemilih yang meninggal dan pantarlih tidak menggunakan atribut atau identitas.
“Lalu pantarlih yang tidak mencatatkan jumlah pemilih Disabilitas pada stiker coklit dan pantarlih yang merasa keberatan saat diawasi Panwaslu Kelurahan,” tuturnya.
Sedangkan, katanya, dari sisi akurasi data, terdapat pemilih dalam satu KK yang berbeda TPS. Ada pemilih yang sulit didatangi secara langsung. Banyaknya keluhan warga terkait perampingan TPS.
Kemudian, jarak TPS yang jauh dari rumah pemilih lansia lebih dari 1 kilometer. Serta, pemilih meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian.
“Pemilih meninggal setelah dilakukan dicoklit. Terdapat pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, danatau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan bersama ini mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan agar dapat segera ditindaklanjuti kepada jajarannya,” jelasnya.
Sedangkan, katanya, dari sisi akurasi data, terdapat pemilih dalam satu KK yang berbeda TPS. Ada pemilih yang sulit didatangi secara langsung. Banyaknya keluhan warga terkait perampingan TPS.
Kemudian, jarak TPS yang jauh dari rumah pemilih lansia lebih dari 1 kilometer. Serta, pemilih meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian.
“Pemilih meninggal setelah dilakukan dicoklit. Terdapat pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, danatau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan bersama ini mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan agar dapat segera ditindaklanjuti kepada jajarannya,” jelasnya.
